Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad di Selasar Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024). Foto : Cantika/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengapresiasi atas RAPBN tahun 2025 yang disampaikan presiden RI Joko Widodo yang disampaikan pada sidang tahunan 16 Agustus lalu. Ia menilai arsitektur APBN 2025 yang disampaikan Presiden dalam arah jangka pendek dan jangka menengahnya cukup jelas.

“Jadi tinggal nanti kita akan bedah, selain faktor fiskal kita juga mau melihat target investasi di tahun 2025,” ujarnya kepada Parlementaria di Selasar Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024)

Ia mengaku dokumen-dokumen lain yang merupakan pendukung atas gambaran RAPBN tahun depan akan dipelajari lebih mendalam. Ia pun berterima kasih atas upaya yang dilakukan Jokowi karena mampu mengendalikan defisit anggaran hingga angka 2,53 persen.

“Lebih rendah dia ambil (defisit) di range paling bawah dari KMPPKF (Kerangka Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2024) yang kemarin kita setujui,” lanjut Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, angka itu menunjukkan bahwa kebijakan fiskal diberikan ruang yang cukup lebar, yang jika diperlukan perlunya ada perubahan di tahun 2025. Adapun pada pos infrastruktur, ia menilai alokasi yang diberikan cukup besar, yakni mencapai Rp400 triliun lebih.

“Perlindungan sosial juga Rp503 triliun, kemudian TKD Rp919 triliun, hampir Rp1.000 triliun,” ujarnya.

Kamrussamad berharap, infrastruktur ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pendidikan yang berkualitas betul-betul bisa diwujudkan. Sehingga, pelembagaan ekonomi Indonesia di 2025, UMKM, serta skema pembiayaan disampaikan Presiden beberapa kali di pidatonya dipastikan ada.

“Skema pembiayaan untuk UMKM itu betul-betul harus dipastikan ada, supaya tidak lari ke pinjaman online yang kemudian menjerat usaha kecil dan ultra mikro,” ungkapnya.

Mengenai transfer ke daerah (TKD), ia mengungkapkan bahwa presiden mengalokasikan sebesar Rp919,9 triliun. Jumlah itu, menurutnya, lebih besar dari tahun lalu yang hanya Rp857 triliun. Ia menilai, kenaikan itu disebabkan karena beberapa hal, seperti pemekaran wilayah.

“Provinsi kita menjadi 37 provinsi sekarang. Kemudian di dalam TKD itu juga ada dana desa Rp72 triliun, Rp70 triliun lebih terhadap 72 ribu desa di seluruh Indonesia. Jadi betul-betul kita berharap sebetulnya TKD itu bisa menjadi stimulus pembangunan di daerah,” terangnya.

“Sehingga Indonesia sentris yang diharapkan Presiden Jokowi, betul-betul bisa diwujudkan dengan mengoptimalkan TKD Rp919 triliun tersebut. Termasuk menyiapkan SDM yang punya daya saing di sekolah-sekolah berkualitas daerah,” pungkasnya. (hal/rdn)